Tidak Ada Pembangunan di Tarok, Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat Desak DPRD Membentuk Pansus

Harmen dan Akmal Usman 

PADANG PARIAMAN, -- Persoalan Tarok belum selesai. Hanya saja Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat belum melanjutkan aksinya. Lamanya aksi terhenti, adalah faktor lain yang tidak bisa dijelaskan.

"Aliansi masyarakat tetap bertahan, bahwa tidak ada pembangunan di Tarok. Kalau pun ada dan dilakukan oleh, lihat saja akibatnya yang akan terjadi," tegas Presidium Aliansi, Harmen dan Akmal Usman, Sabtu 4 Oktober 2025.

Menurutnya, RTRW Tarok adalah lahan perkebunan. "Ini kawasan resapan, yang kalau dipaksakan pembangunan mengakibatkan daerah di bagian bawahnya hingga ke Sicincin sana, akan habis disapu banjir," kata aktivis Imappar yang aksinya selalu jitu dan mangkus ini.

Harmen dan Akmal Usman menyebutkan, perjuangan masyarakat Tarok terus berlanjut. "Penguasa yang zalim, pemerintah daerah yang semena-mena terhadap kawasan ini, lihat saja. Kami diam bukan tidak bergerak," sebutnya.

Desak DPRD Bentuk Pansus 

Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat mendesak perwakilannya di DPRD Padang Pariaman, untuk membentuk pansus Tarok ini. "Kita juga minta dan desak DPRD membentuk pansus PDAM. Ada banyak persoalan di situ, dan itu harus berjelas-jelas," katanya.

"Ada pelanggaran Permendagri, mengangkangi aturan yang dilakukan Pemda Padang Pariaman untuk mendudukkan pengendali PDAM itu," tegasnya.

Padang Pariaman, katanya, belakangan dinilai bobrok. Kini terasa lebih bobrok lagi. "Selaku wakil rakyat, DPRD harus secepatnya membuat Pansus, menangani semua persoalan rumit ini dengan baik dan benar," ulas mereka.

"Banyak persoalan di daerah ini. Tarok adalah salah satunya. IKK Parit Malintang pun banyak dan rumit persoalan. PDAM yang tambah punya persoalan. Begitu juga persoalan kekosongan jabatan di sebagian dinas dan instansi, membuat kegiatan tidak bisa dilakukan. Sementara, tahun akan segera berakhir," ungkapnya.