Gejolak di Festival Kebudayaan, JKA Diminta Melakukan Evaluasi Terhadap Semua Pembantunya

PADANG PARIAMAN, -- Gejolak sosial yang terjadi saat ini di tengah masyarakat Padang Pariaman ditanggapi serius oleh dua tokoh masyarakat, Januar Bakri dan Eki Afdinal.

Sabtu 12 Juli 2025, Ketua DPC Partai Demokrasi Padang Pariaman, Januar Bakri dan Ketua Pimpinan Cabang Syarikat Islam (PCSI) Padang Pariaman, Eki Afdinal melihat dari berbagai sudut pandang, kisruh yang terjadi dari efek festival kebudayaan daerah ini.

Momen podcast Padang Pariaman bicara, kedua tokoh ini diundang khusus, untuk memberikan edukasi di tengah maraknya persoalan tersebut mencuat di media sosial. "Seni budaya adalah khas daerah, dan tentunya setiap nagari punya kearifan lokal masing-masing dalam menumbuhkembangkan seni budaya itu sendiri," ujar Januar Bakri.

"Meski sudah dibatalkan bupati, festival tetap digelar. Tanpa dibiayai APBD, kegiatannya meriah. Aplus dan luar biasa sekarang Rangkayo Rajo Sampono," katanya.

Namun demikian, kata Januar Bakri, Bupati John Kenedy Azis dan Wabup Rahmat Hidayat perlu mengambil pelajaran di sini. "Perlu bupati melakukan evaluasi, sehingga di masa datang tidak ada lagi yang gagal paham atau salah informasi," ungkapnya.

Januar Bakri tidak setuju, gara-gara persoalan kecil ini membuat masyarakat pecah belah. Ingin gabung dengan Kota Padang, ingin membuat kabupaten sendiri. "Tentu hal demikian kurang pada tempatnya," ujarnya.

Pemekaran daerah itu harus berdasarkan kebutuhan, dan kesulitan masyarakat dalam berurusan, terutama bagi masyarakat yang di ujung Padang Pariaman, misalnya. "Nah, alasan itu sangat tepat bila daerah ini kita pecah, dan membuat satu daerah otonom lagi," sebut mantan anggota DPRD Padang Pariaman ini.

Sementara, Ketua PCSI Padang Pariaman, Eki Afdinal menawarkan solusi terbaik dari hal itu, adalah sama-sama mengambil hikmah dari persoalan ini. "Syarikat Islam Padang Pariaman mengajak para tokoh masyarakat, para pemimpin, untuk surut ke belakang, untuk maju ke muka," ujarnya.

"Artinya, sasek di tangah jalan, suruik ka pangka jalan. Jangan kemukakan ego masing-masing, dan jangan semburkan api amarah di tengah situasi yang sedang panan ini," ulas dia.

Intinya, dari podcast yang berlangsung 35 menit ini, bersua benang merahnya, bahwa Bupati JKA harus melakukan evaluasi, terutama terhadap pembantunya. Baik pembantu yang menduduki posisi yang mewajibkan PNS, maupun pembantu yang tidak PNS. "Mohon tempatkan seseorang itu sesuai kompetensinya," kata mereka.