 |
| Harmen konferensi pers dengan sejumlah awak media, terkait kerja Timsel Calon Dirut PDAM Padang Pariaman yang dinilainya melabrak aturan, di Pauh Kambar. |
Padang Pariaman, -- Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR), Harmen menilai panitia seleksi Direktur Utama PDAM Padang Pariaman melabrak aturan yang berkaitan dengan kerjanya.
Harmen menyampaikan itu, Senin 26 Mei 2025 di Pauh Kambar dalam konferensi pers dengan sejumlah awak media.
"Memang sekarang sedang berlangsung tahapan rekrutmen itu, dan sudah ada 13 nama yang lolos administrasi," ujar Harmen.
"Selaku aktivis di tengah masyarakat, saya ingin PDAM Padang Pariaman bagus. Dikelola oleh orang profesional, punya kapasitas dan kompetensi untuk itu," kata dia.
Ini, kata Harmen, sejak awal tampak tim Pansel melanggar aturan. Contoh, Plt Direktur Utama PDAM sekarang, itu diambilkan dari luar. Seharusnya, Plt orang dari dalam PDAM itu sendiri," tegasnya.
Pun di dalam surat pengumuman rekrutmen, kata Harmen, terkesan ada permainan tidak sehat, ingin meluluskan seseorang, sehingga Permendagri nomor 23 tahun 2024 tentang organ dan kepegawaian badan usaha milik daerah air minum, diabaikan begitu saja.
"Dengan kondisi itu, Bupati John Kenedy Azis yang menggaungkan agenda perubahan, hanya sekedar omong doang. Tidak ada aplikasinya, khusus dalam soal rekrutmen Direktur Utama PDAM," ujar Harmen lagi.
Harmen menilai, bila kondisi seperti ini diteruskan, dan PDAM akhirnya dikendalikan oleh orang yang tidak punya kapasitas, ini bukan lagi perubahan, tetapi menghancurkan yang sudah ada.
"Kini, kondisi PDAM kita terbilang perusahaan sehat. Mampu menghidupi diri sendiri. Kedepan, kondisi itu harus meningkat," sebutnya.
Masak sekelas PDAM, persyaratan untuk Direktur Utama segampang itu. Ndak ada persyaratan khusus, semisal sertifikat keahlian, punya kompetensi. "Jadi terkesan tidak profesional," ungkapnya.
Harmen tidak mempersoalkan siapa orangnya yang jadi jagoan kepala daerah untuk Direktur PDAM. "Yang paling penting itu adalah mengutamakan kebutuhan daerah, bahwa sumber air kita rancak, dan PDAM harus dipimpin oleh seorang yang profesional, punya kapasitas dan kompetensi untuk itu," sebutnya.
"Kepala daerah punya beban berat dalam hal ini. Jangan sampai terkesan, bahwa Direktur Utama PDAM itu adalah tersebab dari balas budi. Profesional itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia akademisi, suruh dia mengelola kampus, jangan ditarok di PDAM. Nanti PDAM jadi rusak dan berantakan, bupati juga yang kena imbasnya," ulas Harmen. (agm)
Posting Komentar
0 Komentar